Menteri PPPA Apresiasi Sulawesi Selatan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Warta Ekonomi,安卓版quickq下载安装 Jakarta -

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengapresiasi berbagai capaian Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), pelaksanaan program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA/KRPPA), serta peningkatan status Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Hal tersebut disampaikan Menteri PPPA saat memberikan arahan dalam Pertemuan Advokasi dengan Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Pimpinan Daerah se-Sulawesi Selatan.

Baca Juga: Tiba di Malaysia, Presiden Prabowo Akan Hadiri KTT ASEAN Bertema Inklusivitas dan Keberlanjutan

Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam mempercepat agenda pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah Sulawesi Selatan.

“Kemen PPPA memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Selatan atas semangat dan kerja keras dalam mewujudkan ekosistem yang lebih adil, aman, dan inklusif bagi perempuan dan anak,” ujar Menteri PPPA, dikutip dari siaran pers Kemen PPPA, Senin (26/5).

Menteri PPPA juga menyoroti beberapa tantangan yang masih harus diatasi. Salah satunya adalah Indeks Perlindungan Anak (IPA) Sulawesi Selatan yang masih berada di bawah rata-rata nasional. Selain itu, angka perkawinan anak meningkat menjadi 8,09 persen pada tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,90 persen.

“Perkawinan anak bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga menyangkut masa depan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak, khususnya anak perempuan. kami mengajak para pemimpin daerah untuk menekan angka ini melalui kerja sama lintas sektor,” ungkap Menteri PPPA.

Menteri PPPA  mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam mendukung tiga program prioritas Kemen PPPA, yaitu Penguatan Ruang Bersama Indonesia (RBI),Perluasan akses Call Center SAPA 129 sebagai layanan aduan kekerasan yang cepat dan responsive dan Pengembangan Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi menyatakan dukungan penuh terhadap program-program prioritas Kementerian PPPA. 

"Kami, selaku Pemerintah Provinsi, sangat berharap kehadiran Menteri PPPA dapat menghasilkan langkah konkret dan sinergis dalam mengembangkan strategi yang komprehensif untuk menjawab berbagai persoalan di daerah. Pendekatan inovatif perlu diterapkan agar perempuan, anak, dan kelompok inklusi menjadi bagian penting dalam pembangunan," ujar Wakil  Gubernur Sulawesi Selatan.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi terbuka untuk bersinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah guna mendorong pendekatan yang holistik dan kolaboratif.

Halaman Berikutnya

Halaman:

• 1
• 2