Panitia seleksi calon pimpinan KPK 2019-2023 menemui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi untuk membicarakan upaya pencegahan kandidat komisioner KPK yang terindikasi berpaham radikal.

Baca Juga: Sayang, Masih Ada Penceramah yang Suka Marah-Marah

"Tadi kita sudah diterima oleh Kepala BNPT, dan sesuai tahapan yang kita lakukan sejak awal bahwa ada kriteria agar komisioner KPK tidak terindikasi paham radikal dan bagaimana kriterianya kita serahkan ke BNPT, untuk itulah pansel datang ke mari," kata ketua Pansel Capim KPK 2019-2023 Yenti Ganarsih di kantor BNPT Jakarta, Senin.

Yenti datang bersama dengan tujuh anggota capim KPK yaitu Indiryanto Senoadji, Harkristuti Harkrisnowo, Marcus Priyo Gunarto, Diani Sadia Wati, Mualimin Abdi, Hendardi dan Al Araf menemui Suhardi Alius beserta jajaran deputi BNPT.

"Untuk kerja samanya berkaitan 'tracking' dan secara garis besar disampaikan jangankan untuk memilih setingkat komisioner KPK, untuk pemilihan jajaran di perguruan tinggi juga sudah dilakukan (tracking oleh BNPT) untuk mengantisipasi," tambah Yenti.

Anggota pansel capim KPK 2019-2023 Hendardi menyatakan bahwa isu radikalisme diambil untuk menanggapi isu dinamika politik terakhir di Indonesia.

"Isu radikalisme ini kita ambil sebagai hal yang penting untuk syarat agar tidak terlibat atau dalam istilah lain lebih pentng adalah agar capim tidak mudah diintervensi dalam bentuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan ideologis," tutur Hendardi.

Selain BNPT, pansel capim KPK juga bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang tidak disertakan dalam seleksi capim KPK empat tahun lalu.

Namun, Hendardi menegaskan bahwa tidak terindikasi paham radikal bukanlah penilaian satu-satunya oleh pansel.

"Isu radikalisme bukan satu-satunya, hanya salah satu isu dari isu lain yaitu integritas, 'track record', kapabilitas dan independensi calon. Isu ini diperkuat saat kami diundang presiden yang menegaskan isu ini penting untuk diperhatikan tim pansel," ungkap Hendardi.

Setelah pansel menerima nama-nama pendaftar maka pansel akan mengirimkan nama-nama tersebut ke sejumlah lembaga yang sudah dimintai kerja sama sebelumnya oleh pansel.

"Pada intinya kriteria itu yang menentukan kami. Selanjutnya kami mengirimkan nama-nama ke BIN, ke KPK, Kapolri, ke Kejaksaan agar dicek apakah ada di polisi yang terindikasi tersangka, di kejaksaan ada yang sedang dituntut, dan sebagainya," ucap Yenti.

Hingga "H-3" pendaftaran capim KPK 2019-2023 akan ditutup, baru 93 orang yang sudah mendaftar.

Pendaftaran capim KPK diselenggarakan mulai 17 Juni sampai 4 Juli 2019.

• ·Banyak yang Belum Tahu, Apakah Boleh Makan Alpukat Setiap Hari?
• ·Ada Long Weekend! Ini Daftar Tanggal Merah dan Cuti Bersama Bulan Februari 2024
• ·Daftar 20 Negara Paling Bahagia di Dunia 2025, Tak Ada dari Asia
• ·Disukai Banyak Warga Eropa, Batik Indonesia Bisa Mendunia
• ·Selamat Berlibur! Anies Baswedan: Jangan Lupa 3M!
• ·Zelenskiy Sebut Ukraina Akan Ladeni Rusia di Istanbul
• ·INFOGRAFIS: Sumber
• ·Tuntut Perlindungan pada Sektor Padat Karya, FSP RTMM
• ·Pegadaian Resmikan The Gade Tower, Permudah Koordinasi Unit Kerja
• ·Strategi Kemenperin dan Dekranas Bikin IKM Kerajinan Tembus Pasar Ekspor
• ·4 Maskapai yang Pesawatnya Sempat Hapus Israel dari Peta, Apa Saja?
• ·FOTO: Wisata Religi ke Museum Sejarah Perkembangan Islam di Semarang
• ·Kasus Dugaan Korupsi di Kementan Naik Penyidikan, KPK Pastikan Sudah Ada Tersangka
• ·Jokowi Minta TNI
• ·TKN Ingatkan Pendukung Prabowo
• ·Ikut Kampanye Akbar Amin, Rian D'Masiv Harus Jalan Kaki 5 Km Hingga Dikawal Patwal Menuju JIS